Demokrasi Indonesia, yang konon kabarnya adalah salah satu yang terbaik di dunia, sejatinya hanyalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial. Partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar demokrasi sepertinya sudah melupakan fitrahnya. Berbagai masalah telah ditimbulkan oleh parpol dan orang-orang didalamnya. Mulai dari politik uang, politik dagang sapi, sampai praktek-praktek pragmatisme sesaat yang mereka jalankan. Kelakuan tidak patut tersebut sungguh mengiris hati rakyat dan menurunkan tingkat kepercayaan mereka kepada parpol. Hal ini tergambar jelas dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara. Golongan putih (golput) pun sukses menjadi “pemenang” dalam rangkaian pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu. Dengan berat hati, kita harus mengakui bahwa rakyat sesungguhnya telah menjadi apatis dengan dunia perpolitikan tanah air.
Selepas pemilu 2009 yang lalu, parpol-parpol baik besar maupun kecil mulai bergerak membentuk koalisi demi menyongsong datangnya pilpres. Harapan kita, koalisi yang dibentuk adalah koalisi yang kuat dan sehat yang dibangun dengan fondasi kesamaan visi misi, platform, dan program kerja. Namun sayang, koalisi tersebut ternyata sarat dengan tendensi bagi-bagi kekuasaan saja sehingga rentan akan perpecahan. Kita semua menjadi saksi bagaimana “baku hantam” yang terjadi dalam pembagian kursi menteri di kabinet setelah koalisi bentukan SBY dan Partai Demokrat memenangkan pilpres. Bila ditelusuri ke belakang, tanda-tanda perpecahan itu sendiri sebenarnya telah kentara saat proses penentuan calon wakil presiden yang akan mendampingi SBY. Ketika SBY memilih Boediono yang seorang akademisi dan non-partisan, beberapa parpol anggota koalisi mengancam akan keluar dari koalisi.
Kondisi di parlemen pun setali tiga uang. Koalisi yang dibentuk oleh partai pemenang pemilu yang lalu memang tampak begitu gagah. Terdiri dari enam partai besar, mereka menguasai mayoritas kursi di parlemen. Namun, yang diluar terlihat begitu kuat dan kokoh, ternyata keropos dan lemah didalam. Contoh nyata yang masih segar dalam ingatan adalah kasus Bank Century. Partai Demokrat yang notabene adalah partai pemerintah dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen, tidak kuasa membendung sepak terjang anggota koalisinya sendiri. Partai Demokrat yang awalnya menolak penggunaan hak angket, akhirnya ikut arus besar dalam pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century. Perkembangan terakhir pun tampaknya tidak bersahabat dengan pemerintah. Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat semakin terpojok dengan berbagai temuan Pansus tentang ketidakberesan yang terjadi pada proses bailout Bank Century.
Mengapa perpecahan seperti ini bisa terjadi? Penyebabnya dapat berupa beberapa hal. Pertama, sistem multipartai yang dianut bangsa kita tidak memungkinkan satu parpol maju sendiri dalam pemilihan presiden. Mau tidak mau parpol harus berkoalisi dengan parpol lain. Kedua, sikap pragmatis parpol yang rakus akan kekuasaan. Mereka ramai-ramai mendukung pasangan SBY-Boediono karena memang pasangan inilah yang dalam banyak survei sebelum pilpres digadang-gadang untuk menjadi pemenang. Dan yang terakhir, parpol sesungguhnya memiliki tingkat loyalitas yang rendah. Setelah berhasil menang dan memperoleh bagian dalam pembagian kue kekuasaan, masing-masing anggota koalisi kembali pada kepentingannya masing-masing. Hal ini terlihat dalam tindak tanduk parpol anggota koalisi dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Jika kebijakan tersebut populer, mereka akan mendukung sepenuh hati. Namun sebaliknya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, parpol anggota koalisi akan menjadikan pemerintah (baca: partner koalisi) sebagai sasaran tembak. Indikasinya, hal tersebut dilakukan dalam rangka mengambil hati rakyat demi kepentingan strategis jangka panjang untuk memenangkan pemilu dan pilpres tahun 2014 yang akan datang. Loyalitas parpol yang rendah juga terlihat dari orang-orang yang berada didalamnya. Setiap anggota parpol, terutama jika terjadi perbedaan pendapat dan pandangan, dapat dengan mudah berpindah haluan ke parpol lain ataupun membuat parpol baru atau parpol sempalan. Sungguh ironis, jika di kalangan internal parpol saja ada tidak ada loyalitas dan terjadi perpecahan, bagaimana mungkin dapat loyal dengan parpol lain dalam konteks koalisi.
Selanjutnya, muncul dua pertanyaan penting. Pertama, siapa yang dirugikan dengan realita perpolitikan Indonesia yang carut marut ini? Jawabannya sudah jelas yaitu rakyat Indonesia. Pembangunan yang dilakukan pemerintah demi kesejahteraan rakyat tentunya tidak dapat berjalan dengan maksimal jika pemerintah disibukkan dengan kegiatan menjaga keutuhan koalisi. Kedua, apa yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan? Parpol seyogyanya harus mampu memperbaiki dirinya sendiri. Parpol harus mawas diri dan kembali ke fitrahnya untuk turut serta memajukan bangsa. Parpol jangan bermuka dua, dimana selama masa kampanye terkesan begitu dekat dan baik di mata rakyat, namun akan segera melepas topeng dan mulai menampakkan wajah asli sesaat setelah pemilu usai.
Terdapat dua pilihan bagi parpol untuk memperbaiki diri. Pilihan pertama adalah senantiasa melakukan regenerasi di dalam tubuh parpol. Wajah-wajah baru harus selalu diperkenalkan dalam percaturan politik. Kelebihan cara ini adalah keteraturannya, pergantian generasi dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Namun cara ini hanya akan memberikan dampak dalam jangka panjang. Dan bukan tidak mungkin, generasi baru yang dilahirkan akan sama buruknya karena terlanjur berada dalam sistem yang buruk pula. Pilihan yang kedua, dapat dilakukan pemotongan satu generasi dengan mengganti orang-orang yang ada dalam parpol sekarang ini dengan orang-orang yang baru dan muda. Harapannya, generasi baru ini dapat masuk dengan membawa semangat baru dan jiwa perubahan untuk melakukan rehabilitasi, revitalisasi, dan restrukturisasi sistem kepartaian Indonesia yang sudah bobrok. Memang tidak ada jaminan bahwa dunia politik Indonesia akan berubah menjadi lebih baik jika dipimpin oleh generasi muda. Namun setidaknya, dengan inovasi, idealisme, dan pikiran segar yang diusung generasi muda, wajah perpolitikan Indonesia yang telah tercoreng dapat diperbaiki. Seperti kata sastrawan Pramoedya Ananta Toer, “Mahkota sebuah bangsa adalah pemuda, dan perubahan ada pada generasi muda.”
Oleh: Ivan Aditya Pratikno
