Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘menara bersama’

Oleh: Ivan Aditya Pratikno [2]

Kebutuhan akan komunikasi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Hal tersebut telah dimulai sejak dekade 1980-an ketika tatanan dunia berubah secara pasti seiring dengan perkembangan pesat dalam bidang telekomunikasi, transportasi, dan turisme. Suatu revolusi yang lebih dikenal dengan Triple-T Revolution inilah yang berujung pada globalisasi dan terciptanya dunia tanpa tapal batas. Thomas L. Friedman -penulis buku best-seller “The World is Flat”- menyebutnya sebagai fenomena mendatarnya dunia. Khusus dalam bidang telekomunikasi, perkembangan sangat terasa dengan makin mudahnya setiap individu menjangkau belahan dunia manapun kapanpun dirinya mau. Kemudahan itu didukung pula dengan semakin bervariasinya media komunikasi yang dapat digunakan dan semakin terjangkaunya biaya berkomunikasi.

Kemajuan teknologi telekomunikasi yang demikian pesat sudah tentu harus didukung dengan sarana prasarana infrastruktur yang baik, berkualitas, dan handal. Salah satunya adalah bangunan menara yang digunakan untuk meletakkan Base Transciever Station (BTS). BTS ini berfungsi untuk menghubungkan peralatan di sisi pengguna -ponsel misalnya- dengan jaringan milik operator baik berupa jaringan GSM maupun CDMA. Tanpa BTS, komunikasi seluler mustahil dilakukan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa menara telekomunikasi, sekalipun sebagai komponen pasif, tetap memiliki peran vital dan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan operator seluler kepada setiap pelanggannya.

“Hutan” Menara

Seiring dengan meningkatnya penetrasi komunikasi seluler, fenomena yang selanjutnya terjadi adalah menjamurnya bangunan menara telekomunikasi di seluruh penjuru tanah air. Dengan banyaknya operator seluler yang beroperasi di Indonesia -total berjumlah 10 operator-, daerah perkotaan maupun pedesaan di Indonesia dikhawatirkan akan berubah menjadi “hutan” menara. Apalagi dengan lisensi nasional yang dipegang kesepuluh operator tersebut, ekspansi jaringan seluler tentu dapat dilakukan ke seluruh pelosok negeri.

Berubahnya suatu daerah menjadi “hutan” menara jelas akan mengurangi nilai estetika jika tidak selaras dengan rencana tata ruang daerah setempat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menggunakan satu menara secara bersama-sama oleh beberapa operator seluler. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18/2009, No. 7/2009, No. 19/2009, dan No. 3/2009. Semangat yang diusung regulasi ini adalah terciptanya keseimbangan antara kelangsungan bisnis telekomunikasi dengan keindahan tata ruang dan kesehatan masyarakat.

Untuk menindaklanjuti dua regulasi diatas, pemerintah daerah dalam koridor otonomi daerah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur implementasi menara bersama di daerahnya masing-masing. Namun, seperti yang telah sering terjadi, Perda-Perda tersebut ternyata mengandung banyak pertentangan dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat. Pertentangan-pertentangan antar regulasi ini tentunya menimbulkan keresahan bagi pelaku industri seluler di Indonesia.

Perda yang akhir-akhir ini mendapatkan banyak sorotan adalah Perda Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2008. Perda terbitan salah satu kabupaten di Bali ini merupakan cerminan kekhawatiran pemerintah setempat akan potensi berubahnya Badung menjadi “daerah seribu menara”. Padahal, selama ini Badung sangat terkenal sebagai daerah tujuan wisata dengan julukan “daerah seribu pura”. Terdapat dua masalah yang membuat industri seluler di tanah air cukup resah dengan keberadaan Perda ini. Pertama, adanya pasal-pasal yang diindikasikan memuluskan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Kedua, Perda ini menjadi dasar hukum perlakuan represif Pemkab Badung yang semena-mena merubuhkan sejumlah menara telekomunikasi yang tidak dimiliki oleh rekanannya tersebut. Dari dua isu utama diatas, muncul pertanyaan bagaimana seharusnya pemerintah baik pusat maupun daerah bersikap dan bertindak dalam posisinya sebagai regulator industri seluler. Tulisan ini sendiri akan mencoba menjawab pertanyaan krusial tersebut sekaligus menguraikan konsekuensi yang harus dihadapi industri seluler Indonesia yang sedang berada dalam lingkaran permasalahan regulasi, khususnya regulasi pemerintah tentang menara bersama.

Indikasi Praktek Monopoli

Ada dua pasal yang perlu diperhatikan terkait dengan indikasi praktek monopoli menara bersama di Badung. Pertama, pasal 6 ayat 2 Perda Badung No. 6/2008 mengijinkan pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan badan usaha penyedia menara dalam rangka pembangunan menara bersama di Badung. Kedua, pasal 40 yang menyatakan bahwa izin pembangunan dan penggunaan menara yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Badung No. 62/2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tetap berlaku sampai dengan masa izin menara tersebut berakhir. Keberadaan pasal 40 ini sendiri cukup menggelitik. Apa sebenarnya maksud Pemkab mencantumkan pasal ini kedalam Perda yang mereka terbitkan?

Perlu diketahui bahwa Pemkab Badung, berdasarkan pasal 6 ayat 2 diatas, telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan salah satu badan usaha penyedia menara untuk menguasai pembangunan menara bersama di Badung. Penyusunan Perda ini sendiri dilakukan setelah Pemkab menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga, jika pasal 40 diatas tidak ada, kerja sama yang telah ada sebelum Perda ini disahkan dapat dinyatakan gugur dan rekanan tersebut bisa saja digeser oleh investor lain. Oleh karena itu, timbul dua kesan negatif berkenaan dengan pasal 40 ini. Yang pertama adalah maksud dan tujuannya untuk melindungi dan mengamankan keberadaan rekanan Pemkab. Kedua, pasal tersebut disinyalir merupakan upaya terselubung untuk mengakomodir persaingan usaha yang tidak sehat dan praktek monopoli penyediaan menara bersama. Suatu hal yang jelas-jelas haram hukumnya jika menilik pasal 15 Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No. 2/2008 dan pasal 21 Peraturan Bersama. Disamping itu, Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Pemkab dan rekanannya ini juga melanggar pasal 15 dan pasal 17 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terlihat dalam klausa poin C, pasal 10 ayat 2, dan pasal 14 perjanjian tersebut dimana Pemkab Badung tidak diperkenankan memberikan izin baru bagi badan usaha penyedia menara lain sampai selesainya perjanjian dengan rekanan ini.

Menanggapi permasalahan tersebut, Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S., Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut angkat bicara. Ia menyatakan bahwa indikasi praktek monopoli dalam perjanjian ini memang kuat. Dasarnya adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut telah memenuhi beberapa unsur kategori praktek monopoli yaitu pengurangan jumlah pelaku usaha secara signifikan, tarif sewa yang tinggi, praktek diskriminatif, dan perjanjian sewa menyewa yang eksploitatif. KPPU sendiri telah melayangkan surat peringatan resmi yang bernomor 408/K/VI/2009 pada 18 Juni 2009.

Praktek persaingan usaha yang tidak sehat seperti inilah yang tidak baik dan menggerogoti denyut kehidupan industri seluler. Dan sungguh ironis, pemerintah -khususnya di daerah- yang seharusnya bertindak sebagai pelindung justru “melegalkan” praktek-praktek yang sarat dengan kecurangan dan manipulasi tersebut. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat dalam pengembangan jaringan seluler yang sedang gencar dilakukan oleh operator. Eksistensi industri seluler yang memiliki peran penting dalam usaha membangun bangsa Indonesia seakan-akan terlalu dibatasi ruang geraknya. Alhasil, posisi operator seluler pun menjadi serba sulit karena sekalipun menjadi pihak yang dirugikan, mereka tetap memiliki kewajiban hukum untuk harus tunduk pada setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Pembongkaran Menara Telekomunikasi

Selain indikasi praktek monopoli, masalah lain yang timbul adalah tindakan pembongkaran menara telekomunikasi yang secara serampangan dilakukan oleh Pemkab Badung. Semua menara selain milik rekanan Pemkab, termasuk menara milik operator, izin operasionalnya tak lagi diperpanjang dan harus dibongkar. Operator pun dipaksa agar menggunakan menara yang dibangun dan dimiliki rekanan Pemkab. Dasar hukum yang dipakai dalam pembongkaran adalah pasal 6 ayat 1 Perda Badung No. 6/2008 yang menyebutkan bahwa hanya BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang diijinkan membangun menara bersama. Hal ini kontradiktif dengan pasal 3 Permen Kominfo No. 2/2008 yang menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi -operator seluler itu sendiri- termasuk salah satu pihak yang diijinkan membangun dan memiliki menara.

Pembongkaran menara secara semena-mena juga cacat hukum jika menelaah pasal 21 dari Permen yang disahkan ketika M. Nuh masih menjabat Menkominfo itu. Dalam pasal tersebut diisyaratkan bahwa pemerintah memang dapat memberikan sanksi, namun tetap harus sesuai dengan prosedur hukum. Misalnya dengan terlebih dahulu memberikan tiga kali surat peringatan sebelum akhirnya melakukan pencabutan izin. Hal ini penting karena merubuhkan menara secara gegabah dapat menyebabkan terganggunya jaringan telekomunikasi setempat. Bahkan dalam kondisi terburuk, sangat mungkin terjadi kelumpuhan (blackout) komunikasi. Ujung-ujungnya pelangganlah yang menanggung derita, dimana ribuan pelanggan seluler di Bali sempat mengalami gangguan sinyal dan kesulitan berkomunikasi selama beberapa waktu.

Selain masyarakat umum, industri seluler pun tidak ketinggalan akan menerima dampak negatif. Operator seluler jelas mengalami gangguan operasional dengan tidak adanya menara telekomunikasi. Posisi mereka kembali serba salah karena kerugian yang akan diderita bisa jadi lebih besar jika tidak lagi beroperasi. Sebagai korporasi, operator seluler tentu tidak mau menderita kerugian. Alhasil, suka tidak suka mereka akhirnya menggunakan menara yang disediakan oleh rekanan Pemkab Badung, walaupun dengan harga yang lebih tinggi 20% jika dibandingkan dengan mengelola menara sendiri atau menyewa pada penyedia menara lain. Jika dibiarkan, harga sewa yang tinggi seperti ini dapat menurunkan daya kompetitif operator dan mengancam tren penurunan tarif telekomunikasi yang belakangan ini terus-menerus digelorakan oleh industri seluler.

Peraturan Menteri vs. Peraturan Daerah

Berbagai pertentangan antar regulasi yang terjadi di Badung dan beberapa daerah lain mengemuka karena adanya tafsir yang menganggap bahwa posisi Perda jauh lebih perkasa daripada Permen. Dasar dari tafsir ini lebih kepada tidak dicantumkannya Permen sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketiadaan tersebut sempat membuat kekuatan hukum Permen dipertanyakan. Namun menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., seorang guru besar di bidang ilmu perundang-undangan, seharusnya Permen berada diatas Perda karena menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Otonomi daerah pun diselenggarakan dalam kerangka negara kesatuan, yang berarti provinsi dan kabupaten berada di bawah pemerintahan pusat sehingga pemerintah daerah harus tunduk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Pasal 7 ayat 4 UU No. 10/2004 pun menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 UU yang sama tetap diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ditambah dengan asas lex superiori derogat legi inferiori yang dijunjung sistem hukum di Indonesia dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah posisinya, sudah seharusnya penyusunan Perda mengacu dan mempertimbangkan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi, termasuk Permen, sehingga tidak akan terjadi pertentangan yang mengguncang kepastian hukum.

Kiprah XL

Sebagai salah satu operator seluler yang beroperasi di Badung, XL merasakan sendiri arogansi pemerintah daerah setempat. Empat buah menara milik XL di Badung menjadi korban kesewenang-wenangan Pemkab. Tidak hanya itu, tiga belas menara milik penyedia menara lain, yang selama ini sudah digunakan secara bersama oleh XL dan beberapa operator seluler yang lain, juga dirubuhkan. Di beberapa daerah lain, seperti Yogyakarta, Palu, dan Makassar, XL pun bernasib sama. Namun terlepas dari semua itu, XL tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada setiap pelanggannya. Trafik secara nasional yang rata-rata naik cukup signifikan sebesar 8 persen pada masa liburan Natal dan 21 persen pada libur pergantian tahun yang lalu tetap mampu ditangani oleh XL dengan baik. XL pun masih setia dengan berbagai promosi yang sangat menggiurkan bagi pelanggannya seperti tarif penggilan murah, sms gratis, maupun layanan akses Internet yang murah. Disamping itu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 16 November 2009 membatalkan rencana penjualan aset perusahaan berupa menara telekomunikasi sebanyak maksimum 7.000 menara beserta sarana dan prasarananya. Dengan keputusan tersebut, terlihat bahwa XL akan terus maju pantang mundur dalam usaha meningkatkan layanan telekomunikasi baik bagi pelanggan maupun bagi Indonesia. XL dengan penuh dedikasi dan semangat yang tinggi tetap berusaha untuk menjaga kelangsungan pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia untuk berkomunikasi. Walaupun terkadang, semangat dan dedikasi itu masih membentur kerasnya tembok regulasi. Oleh karena itu, disinilah peran sentral pemerintah sangat dibutuhkan.

Peran Pemerintah

Pemerintah, yang diberi amanat sebagai regulator, seharusnya turut membina, merawat, dan mengembangkan industri seluler, bukan membatasi dengan regulasi yang mengekang. Kasus Perda Badung sebaiknya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah pusat dan daerah. Kasus tersebut memang lingkupnya kedaerahan, namun isunya sudah menjadi perhatian nasional. Pertentangan-pertentangan yang ada dalam regulasi seperti ini semestinya diperhatikan oleh pemerintah daerah lain. Jangan sampai Perda yang cacat hukum seperti Perda Badung No. 6/2008 muncul kembali. Karena konsekuensi yang harus dihadapi industri seluler, dan tentunya masyarakat umum, tidaklah ringan. Yang terancam bukan hanya kelangsungan bisnis telekomunikasi, tetapi juga pemenuhan hak masyarakat akan pelayanan publik.

Pemerintah pusat maupun daerah harus lebih bijak dalam menyusun peraturan. Regulasi yang diterbitkan dan keputusan yang diambil seyogyanya lebih ramah terhadap industri seluler, dengan menjamin adanya kepastian hukum, memudahkan proses perizinan dengan memperpendek jalur birokrasi yang harus dilalui, menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Pemerintah juga perlu menghindarkan diri dari kerja sama yang bersifat eksklusif yang sesungguhnya rentan akan penyelewengan dan konflik kepentingan. Karena bukan hanya industri seluler yang diuntungkan, masyarakat pun akan menerima dampak positif jika regulasi bidang telekomunikasi lebih jelas dan sinkron. Dengan jumlah uang yang berputar dalam industri ini mencapai puluhan trilyun rupiah, penerimaan pajak pemerintah tentunya akan terkatrol jika industri seluler berkembang lebih pesat. Pembangunan yang dilakukan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat pun otomatis akan terdongkrak karena sekitar 80% pembiayaan pembangunan negara kita berasal dari pajak.

Dalam proses penyusunan regulasi, pemerintah juga harus mendengarkan sebanyak mungkin masukan dari masyarakat, termasuk dari dunia usaha. Hal ini penting untuk dilakukan agar pemerintah tidak mengeluarkan produk hukum yang bersifat ortodoks yang mencerminkan tindakan otoriter pemerintah. Produk hukum yang baik seharusnya bersifat responsif yang sesuai dengan asas demokrasi dan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan semua pihak. Karena hakikat hukum adalah mendamaikan dan melindungi masyarakat, bukan menimbulkan keresahan. Sudah cukup ketidakpastian dan keresahan yang dirasakan industri seluler dan masyarakat. Sekaranglah saatnya pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam penyusunan regulasi. Sejujurnya, kita semua -masyarakat umum dan industri seluler- menunggu perhatian dan inisiatif pemerintah untuk menyadari bahwa industri seluler sejatinya merupakan partner penting dalam usaha memajukan bangsa ini.

[1] Karya tulis ini diikutsertakan dalam XL Award 2009 – Lomba Karya Tulis dan Foto.

[2] Penulis adalah mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Read Full Post »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.