Feeds:
Posts
Comments

Bob Sadino

Bob Sadino adalah pengusaha “nyentrik” dengan gaya dandanan yang “nyeleneh”. Pakaian sehari-harinya yang terdiri dari kemeja putih lengan pendek dan celana jins pendek yang sudah agak belel sekilas tidak menyiratkan kesuksesan dirinya sebagai seorang wirausahawan kelas kakap. Om Bob -demikian Bob Sadino akrab disapa- merupakan salah satu sosok wirausahawan yang memulai sukses benar-benar dari bawah dan bukan berasal dari keluarga wirausahawan. Kehidupan Om Bob mulai bergerak saat menginjak usia 19 tahun. Ketika itu ayahnya yang seorang guru di Tanjungkarang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan untuk Om Bob. Harta tersebut digunakannya untuk berkeliling Eropa dan akhirnya ia menetap di Belanda. Disana ia tinggal selama 9 tahun dan menjalani hidup yang cukup mapan dengan bekerja di Djakarta Lloyd di Amsterdam dan Hamburg, Jerman.

Pada tahun 1967, diusianya yang ke-34, Om Bob rindu kampung halaman. Saat itu juga ia pulang ke Indonesia, meninggalkan kehidupan mewahnya dan hanya membawa dua buah mobil Mercy. Kepulangannya ini disertai tekad bulat bahwa ia tidak mau lagi menjadi pekerja yang selalu diperintah atasan. Satu mobil Mercy-nya dijual untuk membeli tanah di daerah Kemang, Jakarta yang ketika itu masih berupa hamparan yang sawah yang masih sepi. Dan yang satu lagi dijadikan taksi dengan Om Bob sendiri yang menjadi supir. Inilah kegiatan usaha pertama yang dilakukan Om Bob.

Suatu ketika mobil tersebut rusak parah karena mengalami kecelakaan ketika disewakan. Usaha Om Bob pun hancur berantakan. Untuk tetap menyambung hidup, Om Bob bekerja sebagai kuli bangunan dengan bayaran Rp. 100 saja. Dalam keadaan sulit seperti itu, untungnya Om Bob masih memiliki teman yang baik. Dari salah satu temannya, Sri Mulyono Herlambang, Om Bob menerima 50 ekor ayam ras. Dari sini Om Bob mulai bangkit. Sebagai peternak ayam, ia dan istrinya setiap hari menjual beberapa kilogram telur. Tidak sampai dua tahun, ia dan istrinya telah memiliki banyak langganan, terutama orang asing karena mereka berdua sangat fasih berbahasa Inggris. Bob dan istrinya pun tinggal di kawasan Kemang, Jakarta, di mana banyak orang asing tinggal.

Selanjutnya, usaha Om Bob terus bergulir. Dari hanya menjual telur, ia lantas menjual aneka bahan makanan. Itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal supermarket Kemchick miliknya. Bisnis pasar swalayan Om Bob pun berkembang pesat dan merambah ke agrobisnis, khususnya holtikutura dengan mengelola kebun-kebun sayur mayur untuk konsumsi orang asing di Indonesia. Hubungan baik dengan orang-orang asing inilah yang kemudian makin membesarkan usahanya hingga akhirnya ia memiliki Kemfoods, pabrik pengolahan daging di Pulogadung, Catatan awal 1985 menunjukkan, rata-rata per bulan perusahaan Om Bob menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar.

Mengenai kunci suksesnya, Om Bob berkata, kelemahan banyak orang adalah terlalu banyak berpikir dalam membuat rencana sehingga tidak segera melangkah. Ia mengatakan bahwa ketika orang hanya membuat rencana, ia merasa memiliki ilmu yang melebihi orang lain dan menimbulkan sifat arogan. Padahal inti dari bisnis itu sebenarnya sederhana saja, lakukan dan selalu dengarkan saran dan keluhan pelanggan. Dengan sikap seperti itu, Om Bob berhasil meraih simpati pelanggan dan mampu menciptakan pasar. Menurutnya, kepuasan pelanggan akan menciptakan kepuasan diri sendiri. Karena itu ia selalu berusaha melayani pelanggan sebaik-baiknya.

Om Bob juga tipe orang yang berani mengambil resiko. Ia berani mengambil resiko sebesar-besarnya sebab menurutnya, orang yang mengambil resiko kecil hasilnya juga akan kecil. Dalam berbisnis pun jangan terlalu memikirkan sukses. Kata Om Bob, kalau terlalu banyak memikirkan sukses, bekerja pasti dalam tekanan dan tidak rileks sehingga hasil kerja tidak akan bagus. ’’Santai saja, hilangkan semua beban, ingat sandaran itu tadi, kemauan, komitmen, keberanian mengambil peluang, pantang menyerah dan selalu belajar pada yang lebih pintar serta selalu bersyukur,” jelas Om Bob.

Om Bob pun telah membuktikan sendiri, ia yang hanya bermodal nekat tanpa teori sukses, dengan usaha berlandaskan niat dan keyakinan serta kerja keras pantang menyerah, ia pun berhasil menjadi seperti sekarang. Sukses itu bukan teori. Namun didapat dari perjuangan dan kerja keras, serta dilandasi keyakinan kuat untuk mewujudkan cita-cita. Bob Sadino adalah contoh nyata bahwa setiap orang bisa sukses asal mau membayar ”harga” dengan perjuangan tanpa henti.

Oleh: Ivan Aditya Pratikno

Disadur dari beberapa sumber.

Demokrasi Indonesia, yang konon kabarnya adalah salah satu yang terbaik di dunia, sejatinya hanyalah demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial. Partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar demokrasi sepertinya sudah melupakan fitrahnya. Berbagai masalah telah ditimbulkan oleh parpol dan orang-orang didalamnya. Mulai dari politik uang, politik dagang sapi, sampai praktek-praktek pragmatisme sesaat yang mereka jalankan. Kelakuan tidak patut tersebut sungguh mengiris hati rakyat dan menurunkan tingkat kepercayaan mereka kepada parpol. Hal ini tergambar jelas dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suara. Golongan putih (golput) pun sukses menjadi “pemenang” dalam rangkaian pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu. Dengan berat hati, kita harus mengakui bahwa rakyat sesungguhnya telah menjadi apatis dengan dunia perpolitikan tanah air.

Selepas pemilu 2009 yang lalu, parpol-parpol baik besar maupun kecil mulai bergerak membentuk koalisi demi menyongsong datangnya pilpres. Harapan kita, koalisi yang dibentuk adalah koalisi yang kuat dan sehat yang dibangun dengan fondasi kesamaan visi misi, platform, dan program kerja. Namun sayang, koalisi tersebut ternyata sarat dengan tendensi bagi-bagi kekuasaan saja sehingga rentan akan perpecahan. Kita semua menjadi saksi bagaimana “baku hantam” yang terjadi dalam pembagian kursi menteri di kabinet setelah koalisi bentukan SBY dan Partai Demokrat memenangkan pilpres. Bila ditelusuri ke belakang, tanda-tanda perpecahan itu sendiri sebenarnya telah kentara saat proses penentuan calon wakil presiden yang akan mendampingi SBY. Ketika SBY memilih Boediono yang seorang akademisi dan non-partisan, beberapa parpol anggota koalisi mengancam akan keluar dari koalisi.

Kondisi di parlemen pun setali tiga uang. Koalisi yang dibentuk oleh partai pemenang pemilu yang lalu memang tampak begitu gagah. Terdiri dari enam partai besar, mereka menguasai mayoritas kursi di parlemen. Namun, yang diluar terlihat begitu kuat dan kokoh, ternyata keropos dan lemah didalam. Contoh nyata yang masih segar dalam ingatan adalah kasus Bank Century. Partai Demokrat yang notabene adalah partai pemerintah dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen, tidak kuasa membendung sepak terjang anggota koalisinya sendiri. Partai Demokrat yang awalnya menolak penggunaan hak angket, akhirnya ikut arus besar dalam pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century. Perkembangan terakhir pun tampaknya tidak bersahabat dengan pemerintah. Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat semakin terpojok dengan berbagai temuan Pansus tentang ketidakberesan yang terjadi pada proses bailout Bank Century.

Mengapa perpecahan seperti ini bisa terjadi? Penyebabnya dapat berupa beberapa hal. Pertama, sistem multipartai yang dianut bangsa kita tidak memungkinkan satu parpol maju sendiri dalam pemilihan presiden. Mau tidak mau parpol harus berkoalisi dengan parpol lain. Kedua, sikap pragmatis parpol yang rakus akan kekuasaan. Mereka ramai-ramai mendukung pasangan SBY-Boediono karena memang pasangan inilah yang dalam banyak survei sebelum pilpres digadang-gadang untuk menjadi pemenang. Dan yang terakhir, parpol sesungguhnya memiliki tingkat loyalitas yang rendah. Setelah berhasil menang dan memperoleh bagian dalam pembagian kue kekuasaan, masing-masing anggota koalisi kembali pada kepentingannya masing-masing. Hal ini terlihat dalam tindak tanduk parpol anggota koalisi dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Jika kebijakan tersebut populer, mereka akan mendukung sepenuh hati. Namun sebaliknya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, parpol anggota koalisi akan menjadikan pemerintah (baca: partner koalisi) sebagai sasaran tembak. Indikasinya, hal tersebut dilakukan dalam rangka mengambil hati rakyat demi kepentingan strategis jangka panjang untuk memenangkan pemilu dan pilpres tahun 2014 yang akan datang. Loyalitas parpol yang rendah juga terlihat dari orang-orang yang berada didalamnya. Setiap anggota parpol, terutama jika terjadi perbedaan pendapat dan pandangan, dapat dengan mudah berpindah haluan ke parpol lain ataupun membuat parpol baru atau parpol sempalan. Sungguh ironis, jika di kalangan internal parpol saja ada tidak ada loyalitas dan terjadi perpecahan, bagaimana mungkin dapat loyal dengan parpol lain dalam konteks koalisi.

Selanjutnya, muncul dua pertanyaan penting. Pertama, siapa yang dirugikan dengan realita perpolitikan Indonesia yang carut marut ini? Jawabannya sudah jelas yaitu rakyat Indonesia. Pembangunan yang dilakukan pemerintah demi kesejahteraan rakyat tentunya tidak dapat berjalan dengan maksimal jika pemerintah disibukkan dengan kegiatan menjaga keutuhan koalisi. Kedua, apa yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan? Parpol seyogyanya harus mampu memperbaiki dirinya sendiri. Parpol harus mawas diri dan kembali ke fitrahnya untuk turut serta memajukan bangsa. Parpol jangan bermuka dua, dimana selama masa kampanye terkesan begitu dekat dan baik di mata rakyat, namun akan segera melepas topeng dan mulai menampakkan wajah asli sesaat setelah pemilu usai.

Terdapat dua pilihan bagi parpol untuk memperbaiki diri. Pilihan pertama adalah senantiasa melakukan regenerasi di dalam tubuh parpol. Wajah-wajah baru harus selalu diperkenalkan dalam percaturan politik. Kelebihan cara ini adalah keteraturannya, pergantian generasi dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Namun cara ini hanya akan memberikan dampak dalam jangka panjang. Dan bukan tidak mungkin, generasi baru yang dilahirkan akan sama buruknya karena terlanjur berada dalam sistem yang buruk pula. Pilihan yang kedua, dapat dilakukan pemotongan satu generasi dengan mengganti orang-orang yang ada dalam parpol sekarang ini dengan orang-orang yang baru dan muda. Harapannya, generasi baru ini dapat masuk dengan membawa semangat baru dan jiwa perubahan untuk melakukan rehabilitasi, revitalisasi, dan restrukturisasi sistem kepartaian Indonesia yang sudah bobrok. Memang tidak ada jaminan bahwa dunia politik Indonesia akan berubah menjadi lebih baik jika dipimpin oleh generasi muda. Namun setidaknya, dengan inovasi, idealisme, dan pikiran segar yang diusung generasi muda, wajah perpolitikan Indonesia yang telah tercoreng dapat diperbaiki. Seperti kata sastrawan Pramoedya Ananta Toer, “Mahkota sebuah bangsa adalah pemuda, dan perubahan ada pada generasi muda.”

Oleh: Ivan Aditya Pratikno

Oleh: Ivan Aditya Pratikno [2]

Kebutuhan akan komunikasi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Hal tersebut telah dimulai sejak dekade 1980-an ketika tatanan dunia berubah secara pasti seiring dengan perkembangan pesat dalam bidang telekomunikasi, transportasi, dan turisme. Suatu revolusi yang lebih dikenal dengan Triple-T Revolution inilah yang berujung pada globalisasi dan terciptanya dunia tanpa tapal batas. Thomas L. Friedman -penulis buku best-seller “The World is Flat”– menyebutnya sebagai fenomena mendatarnya dunia. Khusus dalam bidang telekomunikasi, perkembangan sangat terasa dengan makin mudahnya setiap individu menjangkau belahan dunia manapun kapanpun dirinya mau. Kemudahan itu didukung pula dengan semakin bervariasinya media komunikasi yang dapat digunakan dan semakin terjangkaunya biaya berkomunikasi.

Kemajuan teknologi telekomunikasi yang demikian pesat sudah tentu harus didukung dengan sarana prasarana infrastruktur yang baik, berkualitas, dan handal. Salah satunya adalah bangunan menara yang digunakan untuk meletakkan Base Transciever Station (BTS). BTS ini berfungsi untuk menghubungkan peralatan di sisi pengguna -ponsel misalnya- dengan jaringan milik operator baik berupa jaringan GSM maupun CDMA. Tanpa BTS, komunikasi seluler mustahil dilakukan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa menara telekomunikasi, sekalipun sebagai komponen pasif, tetap memiliki peran vital dan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan operator seluler kepada setiap pelanggannya.

“Hutan” Menara

Seiring dengan meningkatnya penetrasi komunikasi seluler, fenomena yang selanjutnya terjadi adalah menjamurnya bangunan menara telekomunikasi di seluruh penjuru tanah air. Dengan banyaknya operator seluler yang beroperasi di Indonesia -total berjumlah 10 operator-, daerah perkotaan maupun pedesaan di Indonesia dikhawatirkan akan berubah menjadi “hutan” menara. Apalagi dengan lisensi nasional yang dipegang kesepuluh operator tersebut, ekspansi jaringan seluler tentu dapat dilakukan ke seluruh pelosok negeri.

Berubahnya suatu daerah menjadi “hutan” menara jelas akan mengurangi nilai estetika jika tidak selaras dengan rencana tata ruang daerah setempat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menggunakan satu menara secara bersama-sama oleh beberapa operator seluler. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18/2009, No. 7/2009, No. 19/2009, dan No. 3/2009. Semangat yang diusung regulasi ini adalah terciptanya keseimbangan antara kelangsungan bisnis telekomunikasi dengan keindahan tata ruang dan kesehatan masyarakat.

Untuk menindaklanjuti dua regulasi diatas, pemerintah daerah dalam koridor otonomi daerah menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur implementasi menara bersama di daerahnya masing-masing. Namun, seperti yang telah sering terjadi, Perda-Perda tersebut ternyata mengandung banyak pertentangan dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat. Pertentangan-pertentangan antar regulasi ini tentunya menimbulkan keresahan bagi pelaku industri seluler di Indonesia.

Perda yang akhir-akhir ini mendapatkan banyak sorotan adalah Perda Kabupaten Badung No. 6 Tahun 2008. Perda terbitan salah satu kabupaten di Bali ini merupakan cerminan kekhawatiran pemerintah setempat akan potensi berubahnya Badung menjadi “daerah seribu menara”. Padahal, selama ini Badung sangat terkenal sebagai daerah tujuan wisata dengan julukan “daerah seribu pura”. Terdapat dua masalah yang membuat industri seluler di tanah air cukup resah dengan keberadaan Perda ini. Pertama, adanya pasal-pasal yang diindikasikan memuluskan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh rekanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Kedua, Perda ini menjadi dasar hukum perlakuan represif Pemkab Badung yang semena-mena merubuhkan sejumlah menara telekomunikasi yang tidak dimiliki oleh rekanannya tersebut. Dari dua isu utama diatas, muncul pertanyaan bagaimana seharusnya pemerintah baik pusat maupun daerah bersikap dan bertindak dalam posisinya sebagai regulator industri seluler. Tulisan ini sendiri akan mencoba menjawab pertanyaan krusial tersebut sekaligus menguraikan konsekuensi yang harus dihadapi industri seluler Indonesia yang sedang berada dalam lingkaran permasalahan regulasi, khususnya regulasi pemerintah tentang menara bersama.

Indikasi Praktek Monopoli

Ada dua pasal yang perlu diperhatikan terkait dengan indikasi praktek monopoli menara bersama di Badung. Pertama, pasal 6 ayat 2 Perda Badung No. 6/2008 mengijinkan pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan badan usaha penyedia menara dalam rangka pembangunan menara bersama di Badung. Kedua, pasal 40 yang menyatakan bahwa izin pembangunan dan penggunaan menara yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Badung No. 62/2006 tentang Penataan dan Pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tetap berlaku sampai dengan masa izin menara tersebut berakhir. Keberadaan pasal 40 ini sendiri cukup menggelitik. Apa sebenarnya maksud Pemkab mencantumkan pasal ini kedalam Perda yang mereka terbitkan?

Perlu diketahui bahwa Pemkab Badung, berdasarkan pasal 6 ayat 2 diatas, telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan salah satu badan usaha penyedia menara untuk menguasai pembangunan menara bersama di Badung. Penyusunan Perda ini sendiri dilakukan setelah Pemkab menandatangani perjanjian tersebut. Sehingga, jika pasal 40 diatas tidak ada, kerja sama yang telah ada sebelum Perda ini disahkan dapat dinyatakan gugur dan rekanan tersebut bisa saja digeser oleh investor lain. Oleh karena itu, timbul dua kesan negatif berkenaan dengan pasal 40 ini. Yang pertama adalah maksud dan tujuannya untuk melindungi dan mengamankan keberadaan rekanan Pemkab. Kedua, pasal tersebut disinyalir merupakan upaya terselubung untuk mengakomodir persaingan usaha yang tidak sehat dan praktek monopoli penyediaan menara bersama. Suatu hal yang jelas-jelas haram hukumnya jika menilik pasal 15 Peraturan Menteri (Permen) Kominfo No. 2/2008 dan pasal 21 Peraturan Bersama. Disamping itu, Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Pemkab dan rekanannya ini juga melanggar pasal 15 dan pasal 17 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terlihat dalam klausa poin C, pasal 10 ayat 2, dan pasal 14 perjanjian tersebut dimana Pemkab Badung tidak diperkenankan memberikan izin baru bagi badan usaha penyedia menara lain sampai selesainya perjanjian dengan rekanan ini.

Menanggapi permasalahan tersebut, Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S., Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut angkat bicara. Ia menyatakan bahwa indikasi praktek monopoli dalam perjanjian ini memang kuat. Dasarnya adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut telah memenuhi beberapa unsur kategori praktek monopoli yaitu pengurangan jumlah pelaku usaha secara signifikan, tarif sewa yang tinggi, praktek diskriminatif, dan perjanjian sewa menyewa yang eksploitatif. KPPU sendiri telah melayangkan surat peringatan resmi yang bernomor 408/K/VI/2009 pada 18 Juni 2009.

Praktek persaingan usaha yang tidak sehat seperti inilah yang tidak baik dan menggerogoti denyut kehidupan industri seluler. Dan sungguh ironis, pemerintah -khususnya di daerah- yang seharusnya bertindak sebagai pelindung justru “melegalkan” praktek-praktek yang sarat dengan kecurangan dan manipulasi tersebut. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat dalam pengembangan jaringan seluler yang sedang gencar dilakukan oleh operator. Eksistensi industri seluler yang memiliki peran penting dalam usaha membangun bangsa Indonesia seakan-akan terlalu dibatasi ruang geraknya. Alhasil, posisi operator seluler pun menjadi serba sulit karena sekalipun menjadi pihak yang dirugikan, mereka tetap memiliki kewajiban hukum untuk harus tunduk pada setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Pembongkaran Menara Telekomunikasi

Selain indikasi praktek monopoli, masalah lain yang timbul adalah tindakan pembongkaran menara telekomunikasi yang secara serampangan dilakukan oleh Pemkab Badung. Semua menara selain milik rekanan Pemkab, termasuk menara milik operator, izin operasionalnya tak lagi diperpanjang dan harus dibongkar. Operator pun dipaksa agar menggunakan menara yang dibangun dan dimiliki rekanan Pemkab. Dasar hukum yang dipakai dalam pembongkaran adalah pasal 6 ayat 1 Perda Badung No. 6/2008 yang menyebutkan bahwa hanya BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang diijinkan membangun menara bersama. Hal ini kontradiktif dengan pasal 3 Permen Kominfo No. 2/2008 yang menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi -operator seluler itu sendiri- termasuk salah satu pihak yang diijinkan membangun dan memiliki menara.

Pembongkaran menara secara semena-mena juga cacat hukum jika menelaah pasal 21 dari Permen yang disahkan ketika M. Nuh masih menjabat Menkominfo itu. Dalam pasal tersebut diisyaratkan bahwa pemerintah memang dapat memberikan sanksi, namun tetap harus sesuai dengan prosedur hukum. Misalnya dengan terlebih dahulu memberikan tiga kali surat peringatan sebelum akhirnya melakukan pencabutan izin. Hal ini penting karena merubuhkan menara secara gegabah dapat menyebabkan terganggunya jaringan telekomunikasi setempat. Bahkan dalam kondisi terburuk, sangat mungkin terjadi kelumpuhan (blackout) komunikasi. Ujung-ujungnya pelangganlah yang menanggung derita, dimana ribuan pelanggan seluler di Bali sempat mengalami gangguan sinyal dan kesulitan berkomunikasi selama beberapa waktu.

Selain masyarakat umum, industri seluler pun tidak ketinggalan akan menerima dampak negatif. Operator seluler jelas mengalami gangguan operasional dengan tidak adanya menara telekomunikasi. Posisi mereka kembali serba salah karena kerugian yang akan diderita bisa jadi lebih besar jika tidak lagi beroperasi. Sebagai korporasi, operator seluler tentu tidak mau menderita kerugian. Alhasil, suka tidak suka mereka akhirnya menggunakan menara yang disediakan oleh rekanan Pemkab Badung, walaupun dengan harga yang lebih tinggi 20% jika dibandingkan dengan mengelola menara sendiri atau menyewa pada penyedia menara lain. Jika dibiarkan, harga sewa yang tinggi seperti ini dapat menurunkan daya kompetitif operator dan mengancam tren penurunan tarif telekomunikasi yang belakangan ini terus-menerus digelorakan oleh industri seluler.

Peraturan Menteri vs. Peraturan Daerah

Berbagai pertentangan antar regulasi yang terjadi di Badung dan beberapa daerah lain mengemuka karena adanya tafsir yang menganggap bahwa posisi Perda jauh lebih perkasa daripada Permen. Dasar dari tafsir ini lebih kepada tidak dicantumkannya Permen sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketiadaan tersebut sempat membuat kekuatan hukum Permen dipertanyakan. Namun menurut Prof. Dr. Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., seorang guru besar di bidang ilmu perundang-undangan, seharusnya Permen berada diatas Perda karena menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden. Otonomi daerah pun diselenggarakan dalam kerangka negara kesatuan, yang berarti provinsi dan kabupaten berada di bawah pemerintahan pusat sehingga pemerintah daerah harus tunduk pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Pasal 7 ayat 4 UU No. 10/2004 pun menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 UU yang sama tetap diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Ditambah dengan asas lex superiori derogat legi inferiori yang dijunjung sistem hukum di Indonesia dimana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah posisinya, sudah seharusnya penyusunan Perda mengacu dan mempertimbangkan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi, termasuk Permen, sehingga tidak akan terjadi pertentangan yang mengguncang kepastian hukum.

Kiprah XL

Sebagai salah satu operator seluler yang beroperasi di Badung, XL merasakan sendiri arogansi pemerintah daerah setempat. Empat buah menara milik XL di Badung menjadi korban kesewenang-wenangan Pemkab. Tidak hanya itu, tiga belas menara milik penyedia menara lain, yang selama ini sudah digunakan secara bersama oleh XL dan beberapa operator seluler yang lain, juga dirubuhkan. Di beberapa daerah lain, seperti Yogyakarta, Palu, dan Makassar, XL pun bernasib sama. Namun terlepas dari semua itu, XL tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada setiap pelanggannya. Trafik secara nasional yang rata-rata naik cukup signifikan sebesar 8 persen pada masa liburan Natal dan 21 persen pada libur pergantian tahun yang lalu tetap mampu ditangani oleh XL dengan baik. XL pun masih setia dengan berbagai promosi yang sangat menggiurkan bagi pelanggannya seperti tarif penggilan murah, sms gratis, maupun layanan akses Internet yang murah. Disamping itu, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 16 November 2009 membatalkan rencana penjualan aset perusahaan berupa menara telekomunikasi sebanyak maksimum 7.000 menara beserta sarana dan prasarananya. Dengan keputusan tersebut, terlihat bahwa XL akan terus maju pantang mundur dalam usaha meningkatkan layanan telekomunikasi baik bagi pelanggan maupun bagi Indonesia. XL dengan penuh dedikasi dan semangat yang tinggi tetap berusaha untuk menjaga kelangsungan pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia untuk berkomunikasi. Walaupun terkadang, semangat dan dedikasi itu masih membentur kerasnya tembok regulasi. Oleh karena itu, disinilah peran sentral pemerintah sangat dibutuhkan.

Peran Pemerintah

Pemerintah, yang diberi amanat sebagai regulator, seharusnya turut membina, merawat, dan mengembangkan industri seluler, bukan membatasi dengan regulasi yang mengekang. Kasus Perda Badung sebaiknya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah pusat dan daerah. Kasus tersebut memang lingkupnya kedaerahan, namun isunya sudah menjadi perhatian nasional. Pertentangan-pertentangan yang ada dalam regulasi seperti ini semestinya diperhatikan oleh pemerintah daerah lain. Jangan sampai Perda yang cacat hukum seperti Perda Badung No. 6/2008 muncul kembali. Karena konsekuensi yang harus dihadapi industri seluler, dan tentunya masyarakat umum, tidaklah ringan. Yang terancam bukan hanya kelangsungan bisnis telekomunikasi, tetapi juga pemenuhan hak masyarakat akan pelayanan publik.

Pemerintah pusat maupun daerah harus lebih bijak dalam menyusun peraturan. Regulasi yang diterbitkan dan keputusan yang diambil seyogyanya lebih ramah terhadap industri seluler, dengan menjamin adanya kepastian hukum, memudahkan proses perizinan dengan memperpendek jalur birokrasi yang harus dilalui, menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dan memberi kesempatan yang seluas-luasnya agar terjadi persaingan usaha yang sehat. Pemerintah juga perlu menghindarkan diri dari kerja sama yang bersifat eksklusif yang sesungguhnya rentan akan penyelewengan dan konflik kepentingan. Karena bukan hanya industri seluler yang diuntungkan, masyarakat pun akan menerima dampak positif jika regulasi bidang telekomunikasi lebih jelas dan sinkron. Dengan jumlah uang yang berputar dalam industri ini mencapai puluhan trilyun rupiah, penerimaan pajak pemerintah tentunya akan terkatrol jika industri seluler berkembang lebih pesat. Pembangunan yang dilakukan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat pun otomatis akan terdongkrak karena sekitar 80% pembiayaan pembangunan negara kita berasal dari pajak.

Dalam proses penyusunan regulasi, pemerintah juga harus mendengarkan sebanyak mungkin masukan dari masyarakat, termasuk dari dunia usaha. Hal ini penting untuk dilakukan agar pemerintah tidak mengeluarkan produk hukum yang bersifat ortodoks yang mencerminkan tindakan otoriter pemerintah. Produk hukum yang baik seharusnya bersifat responsif yang sesuai dengan asas demokrasi dan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan semua pihak. Karena hakikat hukum adalah mendamaikan dan melindungi masyarakat, bukan menimbulkan keresahan. Sudah cukup ketidakpastian dan keresahan yang dirasakan industri seluler dan masyarakat. Sekaranglah saatnya pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam penyusunan regulasi. Sejujurnya, kita semua -masyarakat umum dan industri seluler- menunggu perhatian dan inisiatif pemerintah untuk menyadari bahwa industri seluler sejatinya merupakan partner penting dalam usaha memajukan bangsa ini.

[1] Karya tulis ini diikutsertakan dalam XL Award 2009 – Lomba Karya Tulis dan Foto.

[2] Penulis adalah mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Dunia membutuhkan orang-orang:

Yang tidak bisa dibeli.

Yang perkataannya bisa diandalkan.

Yang lebih menghargai karakter daripada kekayaan.

Yang mempunyai pendapat sendiri dan berkemauan luas.

Yang lebih besar dari jabatannya.

Yang tidak gentar menghadapi resiko.

Yang tidak kehilangan individualitas dalam kumpulan massa.

Yang jujur dalam soal kecil maupun besar.

Yang tidak kompromi dengan yang jahat.

Yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri.

Yang tidak melakukan sesuatu karena ‘setiap orang melakukannya’.

Yang setia kawan dalam susah dan senang.

Yang tidak percaya bahwa kelicikan, keras kepala, dan tipu muslihat adalah cara mencapai sukses.

Yang tidak malu dan takut untuk berpegang ada kebenaran walaupun tidak populer.

Yang dapat berkata ‘tidak’ dengan tegas, ketika seluruh dunia berkata ‘ya’.

Forbidden Kingdom

Dua legenda perfilman Asia, Jet Li dan Jackie Chan, akhirnya dipersatukan dalam satu film. The Forbidden Kingdom produksi Lionsgate menjadi wujud obsesi mereka untuk bekerja sama. Tidak tanggung-tanggung, sudah lima belas tahun mereka bermimpi untuk bermain dalam satu film. Demi mewujudkan impian itu, mereka lalu menggarap naskah bersama-sama. Belum juga selesai, ternyata ada tawaran untuk bermain di The Forbidden Kingdom. Takut kalau harus menunggu lebih lama untuk berkolaborasi, mereka lalu menyetujui tawaran untuk berakting dalam film berbudget US$ 75 juta itu.

Produksi film ini berlangsung selama empat bulan dimulai dari Mei 2007. Dengan berjalannya waktu, muncul chemistry di antara keduanya. Mereka merasa begitu dekat, jadi seperti saudara. Proses produksi pun berjalan lancar layaknya mereka telah bekerja sama selama beberapa tahun.

Proses syuting sendiri dipimpin sutradara Rob Minkoff (The Lion King dan Stuart Little). Barisan krunya juga tak kalah hebat. Koreografi film ini ditangani Yuen Woo-Ping, koreografer yang terkenal lewat trilogy The Matrix. Sedangkan untuk sinematografi, dipercayakan pada tangan dingin Peter Pau, peraih Oscar lewat film Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ditambah duet aktor yang dahsyat, film ini benar-benar luar biasa…

Duel

Film yang pengambilan gambarnya lebih banyak dilakukan di Tiongkok ini bercerita tentang seorang remaja Amerika yang terobsesi dengan kungfu dan melakukan petualangan ke peradaban Cina kuno. Disana ia bertemu beberapa tokoh mitologis. Chan sendiri memerankan seorang pendekar mabuk, sedangkan Li memerankan seorang biksu yang bisu.

Film ini telah drilis di Amerika Serikat tanggal 18 April, dan rencananya masuk ke Indonesia tanggal 24 April. Update terbaru, film ini menjadi pemuncak box office di AS dangan pemasukan hampir US$ 21 juta (sekitar 190 milyar rupiah). Wow, jadi makin penasaran nih… Ayo nonton!!!!

Bagi yang telah membaca posting Reaksi Dunia Bila Titanic Tenggelam Saat Ini, yang akan saya tulis ini posting serius, bukan humor.

Sudah 96 tahun yang lalu Titanic tenggelam, tetapi ia tak henti-hentinya membuat kita penasaran. Maklum, kapal yang diklaim tidak dapat tenggelam itu justru karam di pelayaran pertamanya. Baru-baru ini, dua ahli logam, Timothy Foecke dan Jennifer Hopper McCarty menulis buku What Really Sank the Titanic setelah melakukan riset selama sepuluh tahun. Menurut mereka, salah satu penyebab utama kecelakaan itu adalah kualitas paku keling (rivet) yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Perusahaan pembuat Titanic asal Irlandia Utara, Harland and Wolff of Belfast, ternyata menerima pesanan pembuatan dua kapal lain pada saat bersamaan. Untuk menyelesaikannya tepat waktu, tentu dibutuhkan jutaan paku keling. Mereka pun menggunakan paku keling dari suplier lain. Celakanya, banyak paku yang diduga tidak memenuhi kualitas yang dibutuhkan.

Kedua ahli logam itu pun menguji 48 paku keling dari kapal legendaris itu. Hasilnya, konsentrasi slag (produk sampingan dalam proses peleburan) mencapai sembilan persen. Padahal seharusnya hanya sekitar dua sampai tiga persen saja. Ya ampun, seandainya paku-paku yang dipakai adalah paku yang berkualitas, Jack dan Rose mungkin saja dapat meneruskan perjalanan kisah cinta mereka….(?!?!?!?!)

Inilah sedikit update dari tulisan saya sebelumnya tentang film Laskar Pelangi.

Para kru yang terlibat dalam produksi sudah siap syuting mulai tanggal 25 Mei (!!). Syuting dilakukan di Pulau Belitong, Provinsi Bangka Belitung, sesuai dengan latar novel laris tersebut. Targetnya film ini akan dirilis September nanti.

Anak-anak yang memerankan tokoh-tokoh dalam film ini pun telah selesai di-casting. Dan perlu diketahui bahwa kesebelas anak ini bukanlah bintang yang telah populer. Andrea Hirata menyebut mereka “bakat-bakat lokal yang luar biasa.” Dia juga telah bertemu anak yang akan memerankan Ikal, sosok masa kecil dirinya.

Andrea sendiri menambahkan bahwa film yang dia sebut “lebih bagus daripada bukunya” ini bukanlah film anak-anak, tetapi film tentang anak-anak. Cerita di dalamnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti pendidikan dan penghormatan seorang anak terhadap orang tuanya.

OK, segitu dulu aja deh, biar tambah penasaran menunggu tanggal rilis September nanti… ^_^